topmetro.news – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan agenda yang wajib dilaksanakan dalam merencanakan pembangunan yang memiliki skala prioritas berdasarkan Musrenbang yang dilaksanakan. Dan apabila jika tidak berlangsung dapat terkena sanksi. Namun hasil Musrenbang belum belum tentu dapat berjalan dengan sepenuhnya.
Demikian kata Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina), Erwin Efendi Lubis SH, saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Panyabungan di Ballroom Ladang Sari Desa Panggorengan, Senin (13/02/23).
Namun lanjut politisi Partai Gerindra itu, karena Musrenbang merupakan agenda yang wajib berlangsung, maka untuk menghindari sanksi Pemerintah Daerah tetap melaksanakan Musrenbang. Walaupun pada akhirnya akan tercipta situasi yang menjadikan bentrok antara pembangunan skala prioritas dengan kemampuan anggaran pada Pemerintah Daerah itu sendiri.
“Agenda ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Namun apabila tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi. Dan apabila dilaksanakan tidak ada fungsi, sama-sama kita ketahui fungsi yang dilaksanakan ini tidak efisien. Karena keterbatasan anggaran di Pemerintah Daerah,” paparnya
Masih Erwin Efendi Lubis SH, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ini menguraikan bahwa ketidak efisienan itu terjadi akibat keterbatasan anggaran. Di mana, luas wilayah Kabupaten Madina yang terdiri dari 23 Kecamatan. Dengan anggaran lebih kurang 1,68 trilliun rupiah terbagi dua dengan yang wajib dan skala prioritas lainnya.
“Apa yang menjadi permufakatan dalam musrenbang ini akan di angkat menjadi skala prioritas, itu bullshit. Itu pembohong besar. Sebab tidak akan ada masuk dalam agenda Pembangunan Pemerintah. Karena keterbatasan anggaran, yang pada ujungnya terkesan akan melaga antara Pemerintah dengan Masyarakat,” ujarnya.
Politisi asuhan Prabowo Subianto ini juga menegaskan kepada aparat dari Kepolisian, Koramil dan Inspektorat. Agar kehadiran Kepala Desa ini harus menjadi perhatian.
Dana Desa
“Kehadiran para kepdes dalam musrenbang ini juga harus jadi perhatian. Jangan hanya mengelola Dana Desa saja yang di kejar. Tingkat kehadiran Kepala Desa ini harus menjadi skala prioritas untuk diperhatikan. Jangan mentang mentang di ujung masa jabatan tidak ada lagi rasa tanggung jawabnya,” tegasnya
Dan Erwin juga menambahkan bahwa rasa pertanggung jawaban pengelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Madina ini sangat minim. Sehingga perlu adanya tindakan dan pembenahan yang lebih prioritas.
Sementara itu, dari pantauan Topmetro.News, acara Musrenbang di Kecamatan Panyabungan ini turut hadir Camat Panyabungan Edi Sahlan, Kapolsek Panyabungan di wakili Kanit Intelkam Polsek Panyabungan, Danramil 13 Panyabungan, Bappeda Kabupaten Madina beserta Perwakilan Kepala OPD Kabupaten Madin dan Kepala Desa Se Kecamatan Panyabungan.
reporter | Jeffry Barata Lubis
